PLARAPOST.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, memimpin rapat pembahasan tindak lanjut program prioritas Gubernur Jawa Barat bertajuk “Jabar Nyaah Ka Indung”, yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Palabuhanratu, Rabu (9/4/2025).
Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, khususnya para ibu, dari sisi kesehatan, pendidikan, dan sosial.
Dalam rapat tersebut, Sekda menjelaskan bahwa inti dari program ini adalah mendorong para pejabat di lingkungan Pemkab Sukabumi mulai dari pejabat eselon II, III, hingga IV diwajibkan memberikan bantuan kepada orang tua yang usianya di atas 50 tahun yang tidak memiliki pekerjaan.
” Jadi program ini upaya kita untuk memberikan perhatian buat keluarga melalui internal para pejabat di lingkungan Pemkab Sukabumi, untuk bisa memberikan perhatian, menyisihkan dari rejeki yang diterima kepada orang tua asuh atau indung asuh yang mereka nanti cari sendiri di lingkungannya masing-masing,”ungkap Ade dilansir dari Media Sosial Pemkab Sukabumi.
Bantuan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pejabat, baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai yang akan disalurkan setiap bulan.
“Nilainya tidak ditentukan, disesuaikan dengan kemampuan,” tambahnya.
Ade juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk segera mencari dan mendata lansia yang akan dijadikan sebagai “indung asuh”.
“Jadi saya tekankan kepada PD untuk d tindaklanjuti dan untuk mendata pejabat esselon II,III dan IV yang ada di PD masing-masing,” tegasnya
Rencananya, program “Jabar Nyaah Ka Indung” akan resmi diluncurkan pada Jumat, 11 April 2025, oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Kita juga insha allah akan launching di hari Jumat tanggal 11 di Pendopo Sukabumi serentak dengan Jabar Nyaah Ka Indung, kalau di Kab. Sukabumi turunannya “Sukabumi Nyaah Ka Indung,”terangnya
Ade berharap program ini bisa memberikan manfaat nyata, khususnya bagi para lansia di Kabupaten Sukabumi yang selama ini belum tersentuh bantuan dari pemerintah.