PLARAPOST.COM– Fraksi PDIP mendorong agar perubahan APBD tahun anggaran 2025 tidak sekadar menjadi penyesuaian teknis, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mengatasi persoalan kemiskinan, krisis pangan, dan resiko bencana yang membayangi masyarakat Sukabumi.
Hal itu disampaikan oleh Junajah Jajah, dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, selasa (5/8/2025).
Fraksi PDIP menilai bahwa perubahan APBD 2025 harus menjadi bentuk adaptasi konkret terhadap tekanan ekonomi nasional dan global yang berdampak langsung ke masyarakat bawah.
“Harga kebutuhan pokok naik, pendidikan makin mahal, pengangguran bertambah. APBD harus menjawab kondisi riil ini,” ujar Jajah.
Fraksi PDIP juga menyoroti ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal, serta mempertanyakan penurunan drastis anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp 50 miliar menjadi Rp 29 miliar.
“Padahal kita akan segera menghadapi musim hujan. Dana darurat seharusnya ditingkatkan bukan dikurangi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP meminta kejelasan mengenai alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, serta mempertanyakan apakah perubahan APBD ini akan berdampak signifikan terhadap capaian target pembangunan jangka menengah daerah.
“Kami ingin APBD ini menghidupkan rakyat kecil, bukan sekadar menghidupi birokrasi,” tandasnya.***
