Revisi UU Desa Berdampak pada Penundaan Pilkades di Sukabumi

- Admin

Jumat, 5 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plarapost.com – Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada akhir Maret 2024 membawa perubahan signifikan, salah satunya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batasan dua kali masa jabatan. Dampak dari perubahan ini dibahas oleh Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi.

Andri menjelaskan bahwa revisi UU Desa ini berakibat pada penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di ratusan desa di Kabupaten Sukabumi. Desa-desa yang seharusnya menggelar Pilkades pada tahun 2025 harus menunggu hingga tahun 2027.

“Terdapat 241 desa di Kabupaten Sukabumi yang dijadwalkan Pilkades di tahun 2025. Namun, dengan berlakunya UU Desa yang baru, Pilkades di desa-desa tersebut ditunda hingga tahun 2027,” ungkap Andri.

Penundaan ini disebabkan oleh perpanjangan masa jabatan kepala desa secara otomatis. Masa jabatan ratusan kepala desa yang berakhir di tahun 2025 akan diperpanjang dua tahun.

Meskipun demikian, Andri berharap perpanjangan masa jabatan ini dapat memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk lebih fokus dalam melayani masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penundaan Pilkades perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Diharapkan kepala desa dapat memanfaatkan waktu tambahan ini untuk memaksimalkan pengabdiannya kepada masyarakat. Namun, perlu dilakukan sosialisasi yang masif terkait penundaan Pilkades ini,” ujar Andri.

DPMD Kabupaten Sukabumi menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan penundaan Pilkades ini. Upaya sosialisasi kepada masyarakat juga akan dilakukan untuk memastikan kelancaran prosesnya.***

Berita Terkait

Rakor Kepala Daerah Se Provinsi Jabar, Bahas Realisasi Anggaran Dan Investasi
Desa Cimanggu Terima Bantuan Provinsi untuk Rehabilitasi Atap Kantor Desa
Meriahnya Pawai Obor 10 Muharram 1446 Hijriah di Desa Buniwangi Palabuhanratu, Kades: Pererat Tali Silaturahmi Antarwarga
Pemdes Sampora Gelar Peringatan Hari Besar Islam, Perkuat Silaturahmi dan Kepedulian Sosial
Serap Anggaran Banprov Rp130 Juta, Pemdes Buniwangi Palabuhanratu Revitalisasi Kantor Pelayanan
Jalan Mulus, Ekonomi Lancar: Pemdes Cirendang Sulap Dana Desa Jadi Aspal
Kepala Desa Gandasoli Turun Tangan, Bersihkan Jalan Lingkungan Bersama Warga dan Babinsa
DPRD Sukabumi Dorong Pemulihan Status UHC dan Perbaikan DTKS dalam Forum Kemitraan Faskes 2024

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 20:00 WIB

Rakor Kepala Daerah Se Provinsi Jabar, Bahas Realisasi Anggaran Dan Investasi

Rabu, 17 Juli 2024 - 22:26 WIB

Desa Cimanggu Terima Bantuan Provinsi untuk Rehabilitasi Atap Kantor Desa

Selasa, 16 Juli 2024 - 21:40 WIB

Meriahnya Pawai Obor 10 Muharram 1446 Hijriah di Desa Buniwangi Palabuhanratu, Kades: Pererat Tali Silaturahmi Antarwarga

Minggu, 14 Juli 2024 - 22:54 WIB

Pemdes Sampora Gelar Peringatan Hari Besar Islam, Perkuat Silaturahmi dan Kepedulian Sosial

Jumat, 12 Juli 2024 - 22:41 WIB

Serap Anggaran Banprov Rp130 Juta, Pemdes Buniwangi Palabuhanratu Revitalisasi Kantor Pelayanan

Sabtu, 15 Juni 2024 - 16:20 WIB

Kepala Desa Gandasoli Turun Tangan, Bersihkan Jalan Lingkungan Bersama Warga dan Babinsa

Jumat, 14 Juni 2024 - 19:21 WIB

DPRD Sukabumi Dorong Pemulihan Status UHC dan Perbaikan DTKS dalam Forum Kemitraan Faskes 2024

Rabu, 12 Juni 2024 - 19:12 WIB

Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Polemik Lahan Warungkiara, Libatkan Berbagai Pihak Terkait

Berita Terbaru