Anggota DPRD Sukabumi Soroti Dugaan Manipulasi Data dan Praktik Joki dalam OSN, Disdik hingga Kemendikbud Diminta Evaluasi Total

- Admin

Rabu, 12 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plarapost – Dugaan manipulasi data siswa yang dilakukan salah satu Sekolah Dasar (SD) swasta favorit di Kecamatan Cisaat, dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2024 tingkat Kabupaten Sukabumi memicu kekhawatiran akan adanya praktik joki yang dapat mencoreng kualitas kompetisi.

Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Usep Wawan, menyoroti potensi praktik curang ini dan mendesak Dinas Pendidikan di tingkat daerah hingga Kemendikbud untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan OSN tersebut.

“Dengan kejadian di sekolah tersebut, bisa saja terjadi di seluruh daerah. Siswanya yang dimasukkan pada daftar peserta OSN, tapi yang mengerjakannya orang lain,” ujar Usep Wawan kepada Jubir Grup pada Rabu, 12 Juni 2024.

“Saya khawatir praktik joki dapat merusak kredibilitas OSN sebagai kompetisi bergengsi,” sambungnya.

Usep Wawan menekankan pentingnya menjaga kualitas kompetisi dan melindungi hak-hak siswa yang telah berusaha keras untuk berpartisipasi.

“OSN ini merupakan kompetisi yang berkualitas, jangan sampai ternodai oleh para oknum pendidik di lingkungan sekolah yang bisa merugikan banyak pihak, terutama para siswa yang sudah bersungguh-sungguh ingin mengikuti lomba ini. Mereka merupakan aset berkualitas bangsa,” tegasnya.

Seperti dalam pemberitaan redaksi Hallo Sukabumi sebelumnya, pada Rabu, 12 Juni 2024, dengan judul: Salah satu SD Swasta Favorit di Kecamatan Cisaat Diduga Manipulasi Data Siswa Dalam Kompetisi OSN-K.

Permasalahan ini mencuat setelah salah satu orang tua siswa yakni Hera Iskandar, mengungkapkan bahwa nama anaknya inisial Q (11 tahun), digantikan oleh nama siswa lain dalam daftar peserta OSN-K beberapa waktu lalu.

Kendati telah memaafkan pihak sekolah atas kejadian ini, Hera tetap menuntut klarifikasi terkait kronologi perubahan nama tersebut dan meminta segera diperbaiki agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

“Saya minta pihak sekolah untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan membuat catatan rekomendasi perbaikan daftar nama peserta OSN itu yang ditujukan kepada Kemendikbud melalui Disdik Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.***

Berita Terkait

Disbudpora Sukabumi Ajak Pelajar Kenali Sejarah lewat Lomba Cerdas Cermat di Palagan Bojongkokosan
Disbudpora Apresiasi Event Geopark Ciletuh Spektakuler sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah
Disbudpora Ikut Hadiri Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi: Penyempurnaan APBD 2024 dan Pembahasan APBD 2025
RAPBD 2025: Disbudpora Sukabumi Targetkan Tambahan Anggaran untuk Program Utama
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-14 Tahun 2024
Tanggapan Bupati Sukabumi terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang Raperda APBD 2025
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-13 Bahas APBD Tahun 2025
DPRD Sukabumi Tetapkan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Bupati: Ini Jadi Pedoman Hukum!

Berita Terkait

Rabu, 13 November 2024 - 16:57 WIB

Disbudpora Sukabumi Ajak Pelajar Kenali Sejarah lewat Lomba Cerdas Cermat di Palagan Bojongkokosan

Senin, 4 November 2024 - 21:05 WIB

Disbudpora Apresiasi Event Geopark Ciletuh Spektakuler sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah

Jumat, 1 November 2024 - 18:29 WIB

Disbudpora Ikut Hadiri Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi: Penyempurnaan APBD 2024 dan Pembahasan APBD 2025

Jumat, 1 November 2024 - 18:27 WIB

RAPBD 2025: Disbudpora Sukabumi Targetkan Tambahan Anggaran untuk Program Utama

Kamis, 17 Oktober 2024 - 16:16 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-14 Tahun 2024

Rabu, 16 Oktober 2024 - 15:23 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-13 Bahas APBD Tahun 2025

Senin, 14 Oktober 2024 - 16:50 WIB

DPRD Sukabumi Tetapkan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Bupati: Ini Jadi Pedoman Hukum!

Senin, 14 Oktober 2024 - 15:41 WIB

Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Sukabumi: Persetujuan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Berita Terbaru