PLARAPOST.COM– DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna ke-40 tahun sidang 2025, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD pada Rabu (12/11/2025), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali.
Agenda utama dalam rapat tersebut meliputi penetapan dan pengambilan keputusan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan Raperda tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air.
Serta penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD mengenai hasil pembahasan dan evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, serta penyampaian Nota Pengantar Bupati mengenai Raperda tentang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Bapemperda, Erpa Aris Purnama, menyampaikan laporan mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Selanjutnya, Ketua Bapemperda, Bayu Permana, menyampaikan laporan pembahasan Raperda tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air.
Kemudian, Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi, Usep, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Adapun, pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi disampaikan oleh Sekretaris DPRD, Wawan Godawan Saputra, yang memuat tiga keputusan penting DPRD, yakni Penetapan Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 (Nomor 18 Tahun 2025).
Dan Raperda tentang Pelestarian Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan Kawasan Sumber Air (Nomor 19 Tahun 2025), serta Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 (Nomor 7 Tahun 2025).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali menyampaikan, bahwa pembahasan Propemperda Tahun 2026 bersama Pemerintah Daerah telah rampung, termasuk daftar rancangan peraturan daerah prioritas yang akan dibahas pada tahun mendatang.
“Kami bersyukur seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penetapan Propemperda Tahun 2026 ini menjadi landasan penting bagi DPRD dalam mendukung agenda legislasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses legislasi ini. “DPRD berkomitmen menjaga sinergi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah agar setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tandasnya.
Sebagai tindak lanjut, dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Bupati Sukabumi. Dengan demikian, Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 resmi ditetapkan sebagai arah kebijakan legislasi daerah dan landasan pembangunan tahun mendatang.***
