DPRD Sukabumi Desak Penyelidikan Kematian TKW di Suriah, Diduga Alami Kekerasan

- Admin

Rabu, 2 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plarapost – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar, telah menyerukan dilakukannya penyelidikan menyeluruh atas kematian Sri Erni Juniarti, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Cikakak, Sukabumi, yang bekerja di Suriah. Kasus ini menjadi sorotan serius karena adanya dugaan kuat bahwa Sri Erni mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia.

Dalam pernyataannya pada Rabu, 2 Oktober 2024, Budi Azhar menyampaikan belasungkawa mendalam atas kejadian ini, serta menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan perhatian khusus terkait dugaan kekerasan yang dialami korban. Pemerintah daerah menuntut kejelasan atas peristiwa tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan DPRD, kami menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Sri Erni. Kasus ini sangat kami perhatikan, terutama terkait dugaan kekerasan yang mungkin dialami oleh almarhumah,” ungkap Budi Azhar.

Budi meminta agar Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suriah segera turun tangan untuk melakukan investigasi terkait penyebab kematian korban. Ia mendesak agar jika ditemukan bukti adanya kekerasan, tindakan hukum harus segera diambil untuk memastikan keadilan bagi korban.

“Kami menuntut agar hak-hak korban dan keluarganya terpenuhi sepenuhnya. Jika terbukti terjadi kekerasan dari pihak majikan, kami mengharapkan adanya langkah hukum yang tegas,” tambahnya.

Selain itu, Budi Azhar mengimbau pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI), terutama yang berasal dari wilayah seperti Sukabumi. Menurutnya, perlindungan bagi pekerja migran perlu ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Pengawasan terhadap TKI di luar negeri harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan adanya perlindungan yang lebih kuat bagi mereka,” tegasnya dalam pernyataan penutup. (ADV)

Berita Terkait

Disbudpora Sukabumi Ajak Pelajar Kenali Sejarah lewat Lomba Cerdas Cermat di Palagan Bojongkokosan
Disbudpora Apresiasi Event Geopark Ciletuh Spektakuler sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah
Disbudpora Ikut Hadiri Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi: Penyempurnaan APBD 2024 dan Pembahasan APBD 2025
RAPBD 2025: Disbudpora Sukabumi Targetkan Tambahan Anggaran untuk Program Utama
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-14 Tahun 2024
Tanggapan Bupati Sukabumi terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang Raperda APBD 2025
DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-13 Bahas APBD Tahun 2025
DPRD Sukabumi Tetapkan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Bupati: Ini Jadi Pedoman Hukum!

Berita Terkait

Rabu, 13 November 2024 - 16:57 WIB

Disbudpora Sukabumi Ajak Pelajar Kenali Sejarah lewat Lomba Cerdas Cermat di Palagan Bojongkokosan

Senin, 4 November 2024 - 21:05 WIB

Disbudpora Apresiasi Event Geopark Ciletuh Spektakuler sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah

Jumat, 1 November 2024 - 18:29 WIB

Disbudpora Ikut Hadiri Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi: Penyempurnaan APBD 2024 dan Pembahasan APBD 2025

Jumat, 1 November 2024 - 18:27 WIB

RAPBD 2025: Disbudpora Sukabumi Targetkan Tambahan Anggaran untuk Program Utama

Kamis, 17 Oktober 2024 - 16:16 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi Ke-14 Tahun 2024

Rabu, 16 Oktober 2024 - 15:23 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-13 Bahas APBD Tahun 2025

Senin, 14 Oktober 2024 - 16:50 WIB

DPRD Sukabumi Tetapkan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Bupati: Ini Jadi Pedoman Hukum!

Senin, 14 Oktober 2024 - 15:41 WIB

Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Sukabumi: Persetujuan Raperda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Berita Terbaru